SAYA DIMINTA JADI LURAH, HAHAHAH!

MUSIM pilkades merebak di Demak. Seorang kerabat yang mengabdi di Kecamatan Wonosalam, Demak, mengirim SMS begini pada 21 Desember lalu: “Rief, nyalon lurah aja. Kalau mau nggak usah keluar duit. Saya jamin kamu jadi.”

Saya terlongong. Lurah? Apa tidak salah? Bukankah saya tak punya talenta membangun desa? Ngomong di depan seminar mungkin lancar. Lha ini mesti pidato di depan warga dengan Bahasa Jawa. Bukan saya tak mampu berbahasa Jawa, tetapi di hadapan massa yang tingkat pendidikannya rendah adalah masalah.

Problem yang menerpa bukan itu saja. Saya harus menjadi pendekar untuk melancarkan saluran, memperjuangkan jalan supaya enak diinjak, belitan program KB dan posyandu, hingga masalah remeh macam menengahi pertengkaran warga, cekcok suami istri, dan sebagainya, dan seterusnya.

Usai menerima SMS itu, saya sempat berangan, ah, andai jadi lurah, saya akan bawa komputer spesifikasi tinggi ke balai pertemuan, mengaliri dusun dengan internet, dan membuat koran. Koran beroplag kecil tapi menyulut antusiasme warga. Saya juga berencana menggelar press conference rutin saban bulan, mengundang kawan-kawan wartawan untuk menginformasikan progresi desa kami.

Namun itu cuma khayalan kecil. Kepala desa, kini, bukan jabatan gurih seperti masa lalu. Dulu, lurah dijabat sepanjang masa. Sekarang masa bhakti hanya lima tahun, dengan bengkok (bayaran berupa sawah) seluas 25 bahu (lebih kurang 5 hektar). Sawah yang bersifat pinjaman. Jika tak menjadi lurah, mantan kepala desa harus mengembalikannya lagi ke negara.

Upah yang saya rasa tak cukup untuk membayar pengorbanan jiwa, raga, waktu, pikiran, dan mental. Menghadapi warga desa persis menimang bayi. Salah susu, maka si bayi teriak kencang dan susah didiamkan.

Tapi, alamak, para calon kades mengejar jabatan ini hingga liang lahat. Uang dihamburkan hanya untuk memperoleh baju lurah. Seorang calon kades di sebuah desa di Kecamatan Dempet, Demak, Jateng -- sebut saja Handono – mengaku menggelontorkan dana Rp 800 juta. Padahal, ia digampar ending yang sangat tak enak: gagal menjadi lurah!

Pilkades tak ubahnya pilkada kabupaten/kota, pilgub, bahkan pilpres. Dana disiapkan untuk menyuap warga supaya mencoblos calon bersangkutan. Handono, menurut sumber yang sangat layak dipercaya, memberi angpaw sebesar Rp 250 ribu kepada setiap pencoblos. Itu belum 'serangan fajar' berupa Rp 20 ribu bagi mereka yang bersiap menuju TPS, serta barang-barang berupa sarung atau kain untuk upeti warga. Hitung saja andai pencoblos di desa ini berjumlah 5000 orang.

Saya curiga, jangan-jangan kerabat yang meng-SMS saya itu salah satu calo lurah ...